Waduh!!! Biaya Aplikasi BPKAD Nambah Lagi

0 49
Spread the love

Musi Rawas – SRD.net

Satu Milyar tampaknya masih kurang untuk kegiatan e-planning dan e-budgeting di BPKAD Kabupaten Musi Rawas. BPKAD kembali menggelontorkan Anggaran berkisaran Rp 350 juta, untuk Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi (BJKTI), pada Kegiatan Peningkatan Anggaran Berbasis Eletronik. Jumat 22/02/2019.

Dari informasi yang diadapat, biaya ratusan juta ini digunakan oleh rombongan Kabid Anggaran, Panda Liani ke Jogja hanya untuk berkoordinasi (sharing) dengan pihak Universitas Gajah Mada (UGM) di Jogja.

Dikatakan Sekretaris BPKAD Musirawas. Sharizal Ali, kepada wartawan, dirinya mengungkapkan anggara kegiatan ini diadakan atas saran Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pencegahan korupsi di Kabupaten Musirawas.

“Anggaran ratusan juta itu dianggarkan kembali untuk Aplikasi e-budgeting sebagai bentuk komitmen bersama KPK. Apabila Aplikasi tersebut tidak dilaksanakan maka Musirawas akan dapat konsekwensi dari KPK,” cakap Rizal.

Lanjut Syahrizal, setahu dirinya, anggaran kegiatan ini sifatnya koordinasi (sharing) dengan pihak Universitas Gajah Mada (UGM) ke Jogja. Untuk lebih detailnya, tanya langsung di Bidang Pendapatan, sebab yang sering berangkat ke Jogja itu rombongan Ibu Pandaliani, saran Rizal.

Tambah Syahrizal, sedangkan untuk aplikasi e-budgeting tersebut baru dapat di operasionalkan tahun 2020. Dikarenakn masih terkendala dengan Aplikasi e-Planing yang berada di BAPPEDA Musirawas, tutupnya.

Sementara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi, di BPKAD, Nanik kepada wartawan mengatakan, teknis rujukan dari kegiatan itu sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), Kamis (21/2/2019).

“Tanya saja sama atasan, kegiatan sudah sesuai SOP,” saran Nanik.

Melalui Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) tahun anggaran 2018, BPKAD Musirawas. Menganggarkan dana sekitar Rp 350 juta, untuk Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi, pada Kegiatan Peningkatan Anggaran Berbasis Eletronik (e–Budgeting) dengan kode kegiatan 4.04.4.04.02.18.03.5.2.2.21.05.

Aneh, atasan dan bawahan selalu tidak sinkron soal kegiatan e-planning dan e-budgeting. Makanya kita penasaran dengan kegiatan tersebut, sebut Toding Sugara.

Semestinya keterangan yang diberikan BPKAD itu sinkron dan tidak lempar tanggungjawab” sebagai informasi yang akan di sampaikan ke masyarakat, ujar Toding kepada wartawan.

Lanjut Toding, tahun 2018 lalu katanya sistem pelayanan e-planning dan e-budgeting ini “websitenya” sudah bisa diakses oleh umum di tahun 2019. Tetapi sekarang mengatakan belum dapat dioperasionalkan karena belum terintegrasi dengan Bappeda dan tahun 2020 baru dapat di operasionalkan, tutupnya. (Camiel)

Bagikan :
Kategori: Uncategorized
author
Media independent yang menyajikan berita-berita terkini melalui media online yang sesuai fakta dan berintegritas. Berita - berita unggulan untuk menjadi konsumsi masyarakat Indonesia .
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Waduh!!! Biaya Aplikasi BPKAD Nambah Lagi"