“Risau” Bupati Muratara Gandeng Kejaksaan Usut “Mark Up” 5,2 M

Agustus 14, 2019
Spread the love

Musi Rawas Utara – Banyaknya pemberitaan yang menyudutkan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara akhir-akhir ini membuat Bupati Musirawas Utara (Muratara), H. Syarif Hidayat, merasa “risau” dan lansung turun tangan menggandeng pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Lubuklinggau untuk Menindaklanjuti dugaan “Mark up” alias Kelebihan bayar sebbesar 5,2 milyar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) atas Kekurang volume fisik pekerjaan tahun anggaran 2018, Rabu (14/8).

Risau (red-kegelisah) menyoroti keadaan ini Bupati Muratara, melalui Pesan singkatnya terkait kelebihan bayar 5,2 M di PUPR Muratara sudah menyerahkan kepada pihak Kejaksaan untuk diproses.

“Sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Lubuklinggau untuk di tindaklanjuti,” sampai Syarif Hidayat melalui pesan singkat.

Diketahui, Dinas PUPR Muratara ditahun 2018 telah Menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp 162 milyar, dengan realisasi sebesar 155 milyar (95, 53 persen). Dari realisasi Belanja Modal tersebut terdapat 10 paket pekerjaan yang direalisasikan 100 persen.

Dalam laporan pemerintah menyebutkan masing-masing pekerjaan 10 paket Proyek di PUPR Muratara dengan total anggaran 72 M, sudah dikerjakan sesuai Kontrak pekerjaan dan telah dibayar 100 persen.

Sementara LHP BPK menyampaikan
audit hasil pemeriksaan dokumen dan fisik 10 Proyek tersebut, terdapat kekurangan volume atas kesalahan penghitungan harga satuan dan ditemukan beberapa item pekerjaan yang tidak dikerjakan sebesar 5,2 M.

Menurut BPK, pelaksanaan pejerjaan 10 paket Proyek di PUPR Muratara dilaksanakan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

BPK menyatakan adanya temuan 5,2 M disebabkan Kepala Dinas PUPR Muratara, Kurang melakukan pengawasan dan Pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan fisik dilingkungan kerjanya. Dan hal ini juga, disebabkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Aktivis pemerhati APBD MLM, Taufik Gonda didalam analisanya mengatakan kelebihan bayar adalah kerugian negara/daerah dan harus segera dikembalikan ke kas daerah.

“BPK adalah auditor resmi pemerintah, kelebihan bayar termasuk korupsi. Tugas BPK hanyalah menetapkan ganti rugi yang merupakan sanksi administrasi sedangkan penegak hukum adalah menemukan adanya perbuatan pidana untuk selanjutnya memberikan sanksi pidana,” ujarnya.

Bagikan :