Rangkap Jabatan ULP Menjadi PPK “Tidak Miliki Etika”

September 5, 2019
Spread the love

Musi Rawas – Tender pembangunan Stadion di Kabupaten Musi Rawas senilai Rp 4,7 milyar menggunakan APBD Dinas Pemuda dan Olahraga, seirang anggota ULP menduduki rangkap jabatan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). Rangkap jabatan ini dilakukan dengan alasan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Mura terkendala teknis dan sertifikasi. Kamis (05/9).

Menurut informasi, Oknum PPK itu dari pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP). Oknum PPK ditunjuk oleh Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Musirawas atas usulan yang diajukan oleh PLT Kadispora Musirawas Heriyanto, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Terkait penunjukan Oknum Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK, yang berasal dari Unit Layanan Pengadaan (ULP). Menurut Febri RB selaku masyarakat pemantau APBD di MLM mengatakan, tidak membolehkan PPK merangkap menjadi pokja.

Tidak diperbolehkannya rangkap jabatan ini termuat dalam Perpres 54/2010 pasal 17 ayat 7 yang berbunyi bahwa Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai: PPK; Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); Bendahara; dan
APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya, sebut Febri.

“Alasan mendasar Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai PPK adalah Perpres 54/2010 pasal 17 ayat 7,” katanya.

Persoalan rangkap jabatan ini tidak bisa tawar tawar lagi. Sudah ada aturan yang tegas, terang benderang dan tidak perlu ditafsirkan lagi. “Tata nilai” sangat berpengaruh ketika berbicara jabatan dalam organisasi adalah Etika Pengadaan.

“Etika itu gunaya untuk menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. Entahlah kalu oejabatnya tidak memiliki etika lagi”, sindir Febri. (Camiel)

Bagikan :