Pungli Disdik “Surat Edaran Dijadikan Surat Sakti”

0 45
Spread the love

MUSI RAWAS – SRD.net

Masyarakat menunggu kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam mendukung penuh program Sapu bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Dalam setiap rapat bersama SKPD, Bupati H. Hendra Gunawan dan Wakil Bupati Hj. Suwarti selalu istruksikan dalam setiap kesempatan agar hati-hati, sekecil apa pun bila terbukti pungli maka sudah disiapkan hukumannya “suratnya sudah di sosialisasikan kepada masing-masing SKPD dalam setiap rapat. Sabtu, 16/3)

Merebaknya indikasi pungli di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas hingga ratusan juta saat ini belum ada tindakan tegas dari Bupati Hendra Gunawan selaku Kepala Pemerintahan, begitu juga dari pihak Inspektorat maupun dari Tim Saber Pungli sendiri.

Kadis Disdik, Irwan Evendi saat dikonfirmasi kembali terkait persoalan pungli tidak ingin berkomentar lebih jauh. Dirinya hanya menunjukkan Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan.

Surat Edaran Nomor : 18356 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Dimana dalam surat tersebut berisi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Kepala Sekolah dan bagi Kepala Sekolah yang sedang menduduki jabatan, belum memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah.

Sementara, Hafiz Noeh Ketua LSM FP3 mengisaratkan bahwa dasar acuan yang dipakai oleh Kepala Dinas Pendidikan untuk memungut atau meminta iuran adalah “Surat Edaran”.

“Kalau Surat Edaran tersebut menjadi dasar hukum nya, itu tidak sah. Karena alasan Surat Edaran itu mengada-ngada dan akal-akalan saja,” kata Hafiz Noeh

Menurut Hafiz, Surat Edaran itu tidak mengatur secara rinci dan tidak menyebutkan berapa besar nilai iuran yang harus diminta atau di pungut dari kegiatan penguatan Kepala Sekolah tersebut. “Ini akal-akalan oknum saja”.

“Surat Edaran dijadikan Surat Sakti untuk memungut iuran yang katanya berdasarkan inisiasi oknum atau pejabat Diknas. Terasa sangat kental indikasi pemaksaan bagi kepala sekolah. Penarikan dana tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena kegiatan itu pada awalnya sudah dianggarkan melalui APBD Dinas terkait,” tegas Hafiz.

Lanjutnya, disini potensi perbuatan yang bertentangan dengan hukum sangat kuat. Logikanya kegiatan itu wajib diikuti dan peserta diklat diharuskan menyetor sejumlah uang walaupun kegiatan tersebut sudah ada anggarannya.

“Kita meminta agar APH segera mengusut kasus ini, terlepas ada yang mengatakan Kepala Sekolah yang ikut sudah iklas dengan iuran yang mereka keluarkan. Ini pungli sebab dasar hukum yang menjadi acuan pejabat di Dinas Pendidikan memungut iuran tidak kuat dan tidak jelas” katanya.

Kembali dikatakannya, “saya yakin ini tidak hanya inisiasi dari Rifai sendiri selaku Kabid sekaligus PPTK. Ada tangan-tangan dibalik layar yang bermain, kita akan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut nya lebih dalam”, pintanya. (AC)

Bagikan :
Kategori: Kabar DaerahTag:
author
Media independent yang menyajikan berita-berita terkini melalui media online yang sesuai fakta dan berintegritas. Berita - berita unggulan untuk menjadi konsumsi masyarakat Indonesia .
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Pungli Disdik “Surat Edaran Dijadikan Surat Sakti”"