Pertanggungjawaban Dana Banparpol DPC PDIP Mura Tidak Sah

Agustus 28, 2019
Spread the love

Musi Rawas – Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan partai politik (Banparpol) yang diberikan pemerintah kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Musi Rawas tidak dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan serta tanpa dilenkapi bukti yang sah. Rabu (28/8).

Laporan penggunaan dana Banparpol DPC PDIP TA 2017 tersebut tidak sesuai dengan peraturan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran. Hal ini mengakibatkan penggunaan dana Banparpol tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan berpotensi dilakukan penyimpangan dan merugikan keuangan daerah.

Kepala Dinas (Kadis) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Musi Rawas, Amra Muslimin, enggan memberikan tanggapan terkait persoalan ini.

Berdasar data yang ada, nilai bantuan keuangan yang diterima DPC PDIP Kab Mura hampir mencapai 115 Juta. Dari nilai tersebut yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang lengkap dan sah lebih dari 11 Juta.

Sementara, rincian kegitan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan bukti yang lengkap dan sah, diantaranya adalah Dua kegiatan rapat koordinasi nasional di Jakarta debesar Enam (6) Juta lebih tanpa didukung dengan bukti pendukung yang sah.

Selain kegiatan rapat juga terdapat kegiatan operasional sekretariat sebesar 850 ribu tanpa bukti penggunaan dan kegiatan Workshop sebesar hampir Empat (4) juta dengan lima bukti berupa surat tugas, surat perintah perjalanan dinas (SPPD), kuitansi dan tiket kepulangan tanpa dilengkapi dengan tiket keberangkatan dan boarding pass.

Terkait temuan ini, pemerhati keuangan daerah, Febri RB, meminta pemerintah tegas memberikan sanksi administratif.

“Pemerintah mesti transparan dan tegas memberikan sanksi untuk tidak memberikan bantuan keuangan baik APBN/APBD kepada partai bersangkutan”, tutupnya. (Camiel)

Bagikan :