Perjalanan Dinas Protokol Mura Jadi Temuan “Modus Penyelewengan”

Agustus 31, 2019
Spread the love

Musi Rawas – Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas, Hendra Jaya, sulit ditemui dan sering tidak berada ditempat dengan alasan rapat dan Dinas Luar (DL). Kesulitan mendapat informasi terkait adanya temuan dari LHP BPK pada Perjalanan dinas di Bagian Protokol Sekretariat Daerah (Setda) sangat dirasakan awak media dari dalam Kantor Bupati Mura, hal ini disebabkan ketatnya pengamanan dari Sekuriti Kantor Bupati. Sabtu (31/8).

LHP BPK Nomor: 24.A/LHP/XVIII.PLG/05/2019, pada Tanggal 17 Mei 2019, menemukan bukti berkas pertangunggjawaban biaya Transport Perjalanan dinas di Bagian Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Musirawas tahun anggaran 2018 dinyatakan tidak lengkap, kelebihan bayar uang penginapan (Hotel) sebesar 30 persen dan kesalahan administrasi yang menyebabkan kelebihan bayar pada biaya transport.

BPK menyebutkan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 58 tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan bertentangan pada Peraturan Bupati (PERBUB) Musirawas Nomor: 65 tahun 2017, serta Tidak mengacu pada Pedoman Perjalanan dinas.

Adanya temuan ini disebabkan Sekretaris Daerah (SEKDA) Musirawas, kurang melakukan pengawasan dan pengendalian pada satuan kerjanya dan kurang cermat dalam meverifikasi kelengkapan dan keabsahan bukti bukti pertangunggjawaban. Bupati Musirawas kepada Tim Pemeriksa BPK sependapat atas temuan tersebut.

Diketahui, tolal keseluruan biaya Perjalanan dinas pada Bagian Protokol Setda Musirawas pada tahun 2018 di alokasikan sekitar 2 milyar.

Sementara masyarakat pengamat anggran dan kebijakan pemerintah di wilayah MLM, Taufik Gonda, maklum atas temuan LHP BPK trrsebut.

“Kita maklum saja, karena anggaran perjalanan dinas ini dari dahulu rentan untuk diselewengkan dan terkadang menjadi modus bancakan,” katanya.

Namun untuk wilayah Musi Rawas, Lubuklinggau dan Musi Rawas Utara, menurut Taufik, kurang menjadi perhatian masyarakat “kemungkinan masyakat memaklumi” padahal anggaran perjalanan dinas ini sangat rentan untuk diselewengkan.

Lanjut Taufik, jika diamati lebih jauh penyelewengan anggaran perjalanan dinas ini banyak macam dan modus nya. Beberapa kasus diantaranya dilakukan dengan cara memotong anggaran, menambah hari dalam perjalanan dinas (lamanya hari dinas yang dibuat fiktif), perjalanan dinas Fiktif (perjalanannya dinas nya ada orang nya tidak berangkat).

“Terkadang PPTK hanya menyodorkan laporan kepada pegawai atau staf yang berangkat untuk menandatangani dokumen laporan dan pegawai atau staf menerima uang perjalanan dinas”, tuturnya.

Sambung Taufik, sangat menyayangkan kurang nya perhatian dari aparat penegak hukum untuk masuk ke wilayah ini atau memang masyarakat merasa enggan untuk melapor kepada APH, tutup nya. (Camiel).

Bagikan :