Monopoli Proyek Listrik, Diduga Lahan Basah Korupsi DPU PR Muratara

Mei 28, 2019
Spread the love

Suararakyatdaerah.net – Muratara.

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (DPU PR) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dalam melaksanakan Pengadaan barang dan jasa untuk 5 paket proyek listrik baik melalui tender maupun penunjukan langsung (PL) melalui sistem elektronik diduga menjadi “lahan basah” tindak pidana korupsi dan monopoli proyek oleh oknum DPU PR dan pihak rekanan. Selasa, (28/5).

Pengadaan barang dan jasa yang sejak awal di dalam perencanaan dan penganggarannya terindikasi kuat sudah dikapling-kapling untuk jatah pihak tertentu, bahkan oknum dinas diduga kuat ikut main dalam proyek tersebut.

Seperti yang disampaikan Ketua LSM Forum Peduli Pemerintah dan Pendidikan (FP3), Hafiez Noeh mengungkapkan, DPU PR Muratara di dalam melaksanakan kegiatan Penunjukan Langsung (PL) proyek Kelistrikan tidak lagi tunduk pada aturan dan perundang undangan yang ada.

“Ada 5 proyek PL kelistrikan di DPU PR Muratara tahun anggaran 2019 ini mengangkangi UU No 2 Tahun 2018 tentang Jasa Konstruksi yang memerlukan katagori Jasa Konstruksi Spesialis dan spesifikasi khusus”, katanya.

Lanjut Dia, saat ini ada dua (2) paket proyek PL pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan PLTS di Muratara yang dikerjakan CV SAHABAT SEHATI yang sedang berjalan. Tidak hanya itu, ada Tiga (3) Proyek Pengadaan dan Pemasangan Lampu jalan yang dikerjakan CV Diahika Mulya Utama dari Provinsi Bengkuluā€¯, ungkap Hafiez.

Menyikapi persoalan yang selalu terjadi berulang-ulang tanpa tindakan yang tegas dari pemerintah, LSM FP3 akan segera melayangkan surat laporan ke pihak aparat penegak hukum (APH) yakni Kejari atau Tipikor.

“5 paket proyek PL Listrik di DPU PR Kab Muratara ini terindikasi kuat ada kong-kalingkong antara oknum dinas dan rekanan. Ada beberapa bukti yang kita dapati dari berbagai sumber dan dari lembaga penerbit SBU badan usaha, www.lpjk.net bahwa kedua badan usaha tersebut tidak memenuhi ketentuan yang termuat dalam UU No 2 tahun 2018”, tunjuk Hafiez.

Sementara, Erdius Lantang, selaku Kepala Dinas PU PR Kabuparen Muratara saat ingin dimintai klarifikasinya baik secara langsung maupun via seluler sangat sulit ditemui dan dihubungi. (TIM)

Bagikan :