“Miris’ Pokja 3 Muratara Tidak Didampingi Kuasa Hukum ?

0 85
Spread the love

Suararakyatdaerah.net – Lubuklinggau

Sidang Gugatan Direksi PT Ahba Mulia di Pengadilan Negeri Lubuklinggau atas pembatalan sepihak oleh Pokja Pemilihan III Kabupaten Musi Rawas Utara mendapat teguran dari Hakim Persidangan, Ferdinaldi Bonodikun SH. MH. Kamis (13/6).

Hakim mempertanyakan kafasitas tergugat Yogi CS yang tidak didampingi kuasa hukum dalam sidang gugatan sebesar 1,3 Miliar yang di tuntut PT Ahba Mulia atas kerugian materiil yang di alami akibat pembatalan sepihak selaku pemenang tender/lelang oleh Pokja III Kab Muratara.

“Mana Surat Kuasa dari Bupati Muratara, andakan ASN berarti anda punya atasan. Apakah anda tidak mengerti,” tegur Hakim.

Dalam pantauan awak media, terlihat Yogi CS celingukan (kebingungan) saat ditegur Hakim Persidangan. Yogi CS pun akhirnya meminta waktu 2 Minggu untuk menyiapkan berkas (atas saran Hakim).

Menyikapi kehadiran Yogi CS tanpa didampingi Kuasa Hukum, nenurut pandangan yang disampaikan Taufik selaku pembaca dan pengamat, bahwa Yogi CS tidak paham materi tuntutan penggugat yakni materiil sebesar 300 juta sedangkan immateriil nya sebesar 1 Miliar.

Menurut Pasal 4 ayat (4) berbunyi, “Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.”

Yogi CS bisa saja tidak didampingi kuasa hukum apabila nilai objek gugatan di bawah Rp200 juta melalui proses pembuktian sederhana dengan hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini maksimal 25 hari harus sudah diputuskan. Putusannya pun bersifat final dan mengikat di tingkat pertama setelah diajukan keberatan yang diputus majelis hakim.

“Jika penggugat/tergugat memakai jasa advokat bisa rugi sebab dikhawatirkan nilai gugatannya tidak sebanding dengan biaya jasa advokat. Sementara jika diatas 1 Miliar tergugat wajib didampingi advokat”.

Sungguh miris, adanya kejadian seperti ini seolah-olah ada pembiaran dari Pemda Muratara terhadap kasus gugatan yang dihadapi oleh Yogi CS selaku anggota pokja. Mestinya Pemda Muratara menyiapkan kuasa hukum bagi Yogi CS (jangan sampai ASN yang ditugaskan mengelola kegiatan yang dapat berkaitan dengan hukum menjadi cemas dan menolak setiap pekerjaan yang dutugaskan kepada nya) mereka adalah ASN yang bertugas dalam naungan pemerintah daerah, tutup Taufik. (AC)

Bagikan :
Kategori: Kabar Daerah, Musi Rawas Utara
author
Media independent yang menyajikan berita-berita terkini melalui media online yang sesuai fakta dan berintegritas. Berita - berita unggulan untuk menjadi konsumsi masyarakat Indonesia .
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "“Miris’ Pokja 3 Muratara Tidak Didampingi Kuasa Hukum ?"