Kesalahan Anggaran Di BPKAD Mura “Korupsi Atau Administrasi”

Agustus 18, 2019
Spread the love

Musi Rawas – Laporan Hasil Pemeriksan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan pembayaran pokok hutang senilai Rp 1,8 milyar di tahun 2018 yang sudah terlanjur direalisasikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Musi Rawas terjadi “kesalahan anggaran” yang mengakibatkan Realisasi pengeluaran pembiayaan pembayaran Pokok Utang disajikan lebih tinggi.

Pembayaran pokok hutang oleh PPKD Mura juga tidak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Selain itu, Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

BPK menyebutkan, pembayaran pokok hutang kepada pihak ketiga seharusnya realisasinya dilakukan melalui kode rekening belanja modal di masing–masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersangkutan, bukan melalui PPKD Musi Rawas. Terjadinya kesalahan anggaran ini, LHP BPK menyatakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kurang cermat, dalam melakukan verifikasi pengajuan anggaran, sesuai dengan maksud dan subtansinya kegiatan.

Kepala BPKAD Musirawas mengakui kesalahan yang terjadi dan menyatakan, bahwa Permasalahan ini akan menjadi Perhatiaan TAPD untuk lebih cermat dalam melakukan verifikasi RKA SKPD dan Lebih Fokus meneliti pada pemilihan kode Rekening belanja dalam penyusunan RKA SKPD.

Menyikapi temuan pada LHP BPK, Taufik Gonda, sebagai pengamat media dan pengontrol kinerja pengelolaan anggaran yang dikelola pemerintah di wilayah Musi Rawas, Lubuklinggau dan Musi Rawas Utara (MLM) memberi kritikan pedas kepada Pemkab Mura khususnya PPKD Mura.

Dikatakan Taufik Gonda, sepengetahuan dirinya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah (Bupati) dan dipimpin oleh sekretaris daerah (Sekda) yang tugas nya menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam penyusunan APBD. Tim ini umumnya beranggotakan Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

“Yang menjadi persoalan adalah adanya kesalahan penganggaran pembayaran pokok hutang senilai Rp 1,8 milyar melalui PPKD Mura dan sudah terlanjur direalisasikan. Ini korupsi atau kesalahan administrasi”, katanya.

Asumsi berfikir nya, berarti disaat pengajuan dan penetapan pagu anggaran 1,8 milyar itu dilakukan secara sepihak oleh TAPD tanpa adanya komunikasi dan koordinasi dengan Badan Anggaran DPRD. “Atau TPAD dan Badan Anggaran DPRD Kedua nya sama-sama tidak memahami pengelolaan keuangan daerah sehingga anggaran 1,8 milyaran ini bisa lolos”, kritiknya.

Badan Anggaran (Banghar) adalah salah satu alat kelengkapan DPRD Musi Rawas, salah satu fungsi nya melaksanakan fungsi penganggaran dan pengawasan untuk memastikan setiap pengunaan anggaran telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Patut untuk kita pertanyakan, setiap tahunnya BPK mengeluarkan hasil audit dalam bentuk LHP BPK yang disampaikan kepada lembaga DPRD tersebut. Apakah ada tindaklanjut dari LHP BPK yang disampaikan kepada DPRD Musi Rawas sebagai bentuk dari tugas pengawasan DPRD terhadap kinerja pelaksana anggaran yang dikelola pemerintah?”, tanya Taufik.

Padahal aturan tindaklanjut LHP BPK itu sudah disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK, ujarnya.

Hasil pemantauan dilapangan, Taufik mengatakan pada setiap rapat dan sidang Paripurna, Dia belum melihat dan mendengar DPRD Mura membahas tindaklanjut dari LHP BPK sebagai koreksi terhadap kesalah pemerintah dalam mengelola anggaran.

Taufik Gonda juga meminta dan mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk lebih sigap memahami maksud dari format dan rumusan temuan yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK agar dapat ditindaklanjuti pada proses peradilan.

“Fungsi LHP BPK itu untuk meminimalisir penyalahgunaan keuangan, mencegah gejala korupsi dan sebagai alat bukti yang cukup kuat dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi,” sebutnya.

Kembali kita meminta, APH hendaknya memiliki pemahaman yang sama terhadap LHP BPK. Baik pemahaman tentang perbuatan melawan hukum, pengertian administrasi pidana dan memiliki pemahaman yang sama tentang kerugian negara.

Sehingga LHP BPK dapat digunakan sebagai pendorong bagi APH untuk menindaklanjuti temuan yang berindikasi kerugian negara, potensi kerugian dan sebutan lainnya di didalam LHP BPK ke proses peradilan”, tandas Taufik. (Camiel)

Bagikan :