Kejari Bidik Indikasi Pungutan Oknum Pejabat Disdik Mura

0 23
Spread the love

Musi Rawas – SRD.net

Pungutan oknum di Dinas Pendidikan kepada 283 Kepala Sekolah mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk kegiatan Diklat Penguatan Kepala Sekolah tahun 2019 sebesar Rp. 3.000.000 telah diakui oleh Rifa’i selaku PPTK dan atas sepengetahuan atasannya yakni Kepala Dinas dan pejabat tinggi Kabupaten Musi Rawas. Rabu (24/4).

Kasus yang sempat menghebohkan Pemda Mura ini juga menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mura. Tidak hanya DPRD, organisasi kepemudaan seperti GMNI, HMI, LSM dan Media pun terus menyoroti persoalan pungli di Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.

Aksi demo gabungan LSM, dan aktivis Mahasiswa terus mendesak Bupati Musi Raws H. Hebdra Gunawan untuk menyekesaikan kasus tersebut dan mencopot Irwan Efendi selaku Plt. Kadis Pendidikan.

Diketahui, bahwa kegiatan Diklat Penguatan Kepala Sekolah tahun 2019 yang di ikuti 282 Kepsek telah di anggarkan lebih kurang sebesar Rp 738 juta melalui penganggaran APBD. Dengan alasan anggaran tidak mencukupi, oknum pegawai Dinas Pendidikan kembali memungut uang 3 juta kepada setiap peserta diklat (Kepsek) dengan 3 opsi yang ditawarkan oleh Disdik Mura.

Kasus yang menghebohkan ini sempat dingin karena berdekatan dengan Pilpres 2019. Aparat Penegak Hukum (APH) sepertinya enggan melakukan tindaklanjut karena ditakutkan adanya anggapan bernuansa politis menjelang Pilpres.

Untuk melawan lupa, awak media mempertanyakan kembali kasus pungli Disdik ini kepada salah satu penyidik di Kejari Lubuklinggau. Menurut penyidik tersebut kasus pungli ini akan segera ditindaklanjut.

“Kasus ini terus berlanjut dan bulan April ini juga akan kita panggil mereka untuk memberikan keterangan,” ujar penyidik.

Sementara, LSM dan Aktivis akan terus mendesak pihak APH untuk segera melakukan pemanggilan kepada pihak Disdik. Apabila permasalahan ini tidak disikapi secara serius dan tuntas tentu ini akan menjadi preseden buruk bagi Pemda, APH dan bidang pendidikan itu sendiri.

“Kita tunggu APH bekerja jika persoalan pungli ini tidak menjadi perhatian, maka selaku elemen masyarakat kita memiliki tanggung jawab moral untuk mendesak sesuai dengan saluranya (aksi demo kembali),” tandas beberapa Aktivis. (AC)

Bagikan :
Kategori: Kabar DaerahTag:
author
Media independent yang menyajikan berita-berita terkini melalui media online yang sesuai fakta dan berintegritas. Berita - berita unggulan untuk menjadi konsumsi masyarakat Indonesia .
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Kejari Bidik Indikasi Pungutan Oknum Pejabat Disdik Mura"