Kades Stop Stor Duit, Kejari Diminta Usut Kerugian

Juli 10, 2019
Spread the love

Musi Rawas – Kegiatan terselubung Akrab Desa dan Berkah pada Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa (PAPD-DBMPD) Tahun 2019 Se-Kabupaten Musi Rawas yang melibatkan 199 Kepala Desa di stop. Rabu (10/7).

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Alexander membantah pihaknya memberi intruksi langsung pungutan 2 juta untuk kegiatan Berkah dan 5 juta untuk kegiatan Akrab Desa.

“Kegiatan itu sudah dituangkan didalam APBDes dan harus digunakan oleh Kades. Kita hanya menyarankan 3 opsi yakni Kades bayar, panitia yang membuat SPJ nya atau konsumsi dan transportasi desa yang atur SPJ buat sendiri atau peserta membawa konsumsi sendiri (Nasi Bontot)”, cakap Alexander.

Diperiksanya Eks Kepala Dinas PMD Meftha Joni, Sekretaris DPMD Alexander dan Kabid DPMD Andrianto oleh Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, membuat ratusan Kades yang belum menyetor uang tersebut takut, khawatir dan cemas. Pasalnya kegiatan yang dibebankan ke para Kades ini sedang dibidik Kejaksaan Tinggi dan telah dilimpahkan ke Kejari Lubuklinggau.

Menurut Meftha Joni, Kegiatan tersebut murni kegiatan para Kepala Desa akan tetapi DPMD hanya menjebatani ‘ DPMD tidak terlibat dalam pengumpulan keuangan di situ pengolaannya oleh para panitia tidak sama sekali melibatkan orang DPMD

Baca ” Setelah Akexander dan Meftha Joni Giliran Andrianto Berurusan Dengan Kejari

Baca ” “Seksinya” Mencicipi Dana Desa di Musi Rawas

Baca ” Dinas PMD Tawarkan Tiga Opsi “APBdes Bocor 1,4 Miliar”

Baca ” Kegiatan Dinas PMD Berbungkus Berkah Diduga Modus Gerogoti DD

Baca ” Dinas PMD Instruksikan Pungut 2 Juta Perdesa di Acara Berkah

Baca ” Bupati Mura Hendra Gunawan Buka Kegiatan PAPD-DBMPD 2019

Berbeda yang disampaikan Andy Lala selaku aktivis peduli pembangunan di Kabupaten Musi Rawas. Logika berpikirnya pihak DPMD dan pihak panitia Kecamatan itu tidak masuk di akal, “duit nya dari Kades yang membelanjakannya panitia kegiatan DPMD dan Kecamatan. Kemudian pertanggungjawaban SPJ nya, Kades yang bikin”.

Semestinya Kades harus kritis, ADD dan DD itu untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Anggaran tersebut jangan dihamburkan untuk sesuatu yang tidak memiliki dampak perekonomian bagi masyarakat desa, kritis Andy.

“Saya menyambut positif program Berkah dan Akrab Desa itu di hentikan karena asas manfaat nya untuk masyarakat tidak ada”, sebut Andy.

Andy Lala mendesak pihak Kejari untuk segera memproses limpahan kasus dari Kejati tersebut. Sebab banyak kades yang sudah menyetor dan dirugikan.

“Segera usut dan jangan biarkan Kades menjerit dan tercekik dengan program abal-abal”, pintanya. (TIM)

Bagikan :