Kabag Kesra Muratara Diperiksa Tipikor Terkait STQH 2019

Agustus 5, 2019
Spread the love

Musi Rawas – Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Kepolisian Resort (Polres) Musi Rawas kembali unjuk gigi mengulang prestasi di tahun 2014. Ditahun 2019, Tipikor Polres Musi Rawas kembali mencoba mengungkap kasus dugaan penyimpangan pada kegiatan Seleksi Tilawatil Quran dan Hadis (STQ-H) yang menelan anggaran lebih dari 7 Milyar. Senin (5/8).

Berdasar laporan dari masyarakat, adanya dugaan penyimpangan tersebut, Tipikor Satreskrim Resor Musi Rawas melakukan pemanggilan terhada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Musi Rawas Utara yang terkait secara langsung pada kegiatan STQH yang berlangsung di kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) 25-30 April 2019.

Dalam keterangan pers nya, Kabag Kesra Muratara, Nawawi selaku Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan STQH membenarkan dirinya dan PPTK di STQH 2019 dipanggil penyidik Tipikor Polres Musi Rawas.

“Ya, saya dipanggil pihak Tipikor terkait kegiatan STQH Muratara. Saya hanya menjawab pertanyaan yang saya ketahui saja”, kata Nawawi selepas diperiksa penyidik Tipikor Resor Musi Rawas.

Nawawi menambahkan, selain dirinya yang dipanggil, Widya Wulandari selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) juga dipanggil penyidik Tipikor, sebutnya.

Sedangkan dari penyidik Tipikor sendiri saat diminta keterangannya terkait pemeriksaan KPA dan PPTK kegiatan STQH, mengatakan bahwa, akan terus berupaya melakukan penyidikan secara meraton untuk mengungkap kebenaran laporan dari masyarakat tersebut, ujar penyidik kepada awak media.

Sementara itu, Widya Wulandari selaku PPTK belum dapat diminta keterangannya terkait pemanggilan dirinya oleh penyidik Tipikor.

Untuk diketahui, kegiatan STQH Muratara 2019 yang dianggarkan melalui APBD Muratara menelan anggaran 7 Milyar lebih. Diduga mulai dari proses tendernya pun mengalami persoalan rumit. Lelang mengalami 2 kali pembatalan dengan alasan tidak datang saat Perjanjian Kontrak (PK). Kemudian dengan alasan keterdesakan waktu dilakukan penunjukan langsung oleh Pengguna Anggaran (PA).

Menanggapi permasalahan STQH Muratara 2019, selaku aktivis peduli pembangunan di MLM, Febry RB menyambut baik jika persoalan ini ditangani oleh APH dalam hal ini pihak Tipikor Polres Musi Rawas.

Dikatakannya, jika pihak Tipikor secara mararaton menyelidiki laporan tersebut, kemungkinan tidak 1 bulan benang merahnya akan taerjawab,

“Panggil saja pemborong yang tidak datang saat PK, akan ketahuan nantinya siapa dalang dibalik gagalnya lelang. Alasan keterdesakan waktu hanya kamuplase untuk pembenaran administrasi saja pada intinya sudah ada perusahaan yang disiapkan atau diarahkan untuk proyek STQH tersebut”, duga Febry. (TIM)

Bagikan :