Honor Non PNS RS. Sobirin Boroskan Keuangan Daerah

0 150
Spread the love

Suararakyatdaerah – Musi Rawas

Terdata (26/5/2016), jumlah pegawai PNS di RSUD Dr Sobirin Kabupaten Musi Rawas yang berlokasi di Kota Lubuklinggau, berjumlah 310 orang, sumber gaji dana APBN. Kemudian Tenaga Kerja Sukarela Terdaftar (TKST) 29 orang, meliputi tenaga teknis dan perawat, digaji dari dana APBD, Rp 500 ribu/orang/bulan.

Sedangkan yang digaji melalui dana RSUD Dr Sobirin, 157 Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan 29 Honorer Daerah (Honda), terdiri dari tenaga teknis dan perawat, digaji berdasar jenjang pendidikan, yaitu D3 Rp 400 ribu/orang/bulan, dan S1 Rp 500 ribu/orang/bulan. Ditahun 2019 khususnya tenaga non PNS berjumlah 146 orang. Rabu (10/4).

Terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tahun 2017, mengenai pembayaran tambahan penghasilan bagi non pns sebesar Rp. 219.650..000,00. Seharusnya dikeluarkan melalui RBA BLUD bukan DPPA BLUD dianggap melakukan pemborosan terhadap uang negara.

Terkait temuan tersebut, Tenty Bendahara BLUD menyatakan bahwa dirinya tidak tahu ada temuan dari BPK.

“Saya tidak dapat memberikan penjelasan, “takut salah” silahkan tanya langsung sama Direktur RSUD Sobirin dr. H Raden Muhammad Nawawi atau ke Sekretaris ibu Hesti,” katanya.

Tenty mengungkapkan bahwa dirinya saat ini Bendahara BLUD yang baru jadi tidak tahu kalau ada temuan. Sementara Bendahara BLUD yang lama ibu Nova, jelasnya.

Ditemui di ruangannya, Sekretaris RSUD Sobirin Kab Mura, Hesti, tidak berada di kantor sedang ada hajatan diluar begitu juga Direktur RS Sobirin tidak berada ditempat karena ruangan kerjanya sedang direnopasi.

“Ibu Hesti sedang ke luar ada hajatan sedangkan bapak Dir juga keluar” ujar Mira salah satu staf yang ada diruangan tersebut.

Hasil penelusuran jumlah tenaga non PNS di RSUD Sobirin, menurut Kasubag Umum RSUD Sobirin Fatimah bahwa data tenaga non PNS selalu berubah-ubah, untuk tahun ini tenaga non PNS ada 146 orang.

“Kata Kabag Kepegawaian jumlah tenaga non PNS ada 146 orang. Untuk gaji atau honor mereka perbulan silahkan tanya sama ibu Hesti,” pintanya.

Audit BPK menyebutkan realissi pembayaran honorarium pegawai Non PNS di RSUD Sobirin yang dibebankan kepada APBD memboroskan keuangan daerah. Realissi pembayaran jasa pelayanan pada RSUD Sibirin tahun 2017 yang diterima pelaksana layanan kesehatan dan manajemen tidak sesuai dengan yang harusnya diterima.

Terjadinya pemborosan keuangan negara ini menurut BPK, disebabkan Dewan Pengawas belum optimal melaksanakn tugas dan fungsinya mengawasi pengelolaan keuangan rumah sakit. (AC)

Bagikan :
Kategori: Uncategorized
author
Media independent yang menyajikan berita-berita terkini melalui media online yang sesuai fakta dan berintegritas. Berita - berita unggulan untuk menjadi konsumsi masyarakat Indonesia .
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Honor Non PNS RS. Sobirin Boroskan Keuangan Daerah"