FPM Desak APH Ungkap Tiga Kasus Muratara

0 375
Spread the love

 

Lubuklinggau – SRD

Lamanya penyelesaian kasus AKN dan Lelang Jabatan Piktif yang ada di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau dan terkait kasus OTT yang menyita perhatian publik karena tuntutan Jaksa Penuntut menggunakan Pasal 11 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ardiansyah, ST bin Hafni dengan penjara pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar 50 juta, membuat gerah elemen masyarakat terutama sekelompok mahasiswa peduli pembangunan Kabupaten Musirawas Uratara yang tergabung dalam Forum Pemuda Mahasiswa Muratara (FPM-Muratara), Senin (30/7).

 

Demo puluhan mahasiswa Muratara, Lubuklinggau dan Musirawas (MLM) yang tergabung dalam FPM-Muratara datangi Kejari Kota Lubuklinggau untuk menuntut agar ‎proses hukum kasus pejabat Muratara ‎Usut Tuntas Kasus OTT, AKN dan Lelang Jabatan Piktif secara terang benderang.

 

Dikatakan Feri Irwansyah, selaku Kordinasi Lapangan (Korlap) ada beberapa point tuntutan yang kami sampaikan untuk mendesak agar penegak hukum seperti Kepolisian, Kejati, dan pihak pengadilan segera membuka rekaman percakapan dalam waktu tiga bulan terakhir sebelum operasi tangkap tangan dilakukan Timsus Polda terhadap Ardiansyah yang melibatkan Bupati dan kroninya “pembicaraan antara Ardiansyah, oknum Bupati Muratara, oknum kepala Bappeda Muraratara, dan Sukri keponakan Bupati karena dalam percakapan tersebut diduga banyak membahas masalah Fee Proyek untuk pembangunan di Muratara.

 

Tidak hanya permasalahan rekaman imbuh Feri, kami juga mendesak pengadilan untuk menggunakan BAP awal ketika terjadi proses operasi tangkap tangan yang ada di penyidik Polda Sumsel. Selain itu kami juga mendesak kepada aparat penegak hukum untuk terus memproses kasus-kasus di Muratara seperti kasus AKN dan Lelang Jabatan Piktif.

 

“ FPM Mendesak KPK untuk turun ke Kabupaten Muratara dan melakukan penindakan terhadap pejabat-pejabat di Kabupaten Muratara yang terindikasi bermasalah secara hukum”, katanya.

 

Banyak permasalahan hukum di Muratara terindikasi disengaja berlarut-larut ungkap Feri Irwansyah saat didampingi Suwito. Selain kasus OTT, AKN dan Lelang Jabatan Fiktif, Dia juga mendesak aparat hukum untuk memanggil dan menyita dokumen-dokumen lelang yang ada di ULP Kabupaten Muratara karena terindikasi banyak manifulasi pemenang-pemenang tender serta melanggar aturan-aturan tentang pengadaan barang dan jasa.

 

“kalau dari proses awal mendapatkan proyeknya bermasalah, bagaimana saat proyek tersebut dikerjakan pasti tidak akan sesuai aturan. Makanya kasus-kasus ini akan terus kita dorong dan kita kawal” kata Feri.

 

Sementara itu jawaban yang disampaikan Kepala Kejaksaan Kota Lubuklinggau, Hj Zairida melalui Kasi Intel, Wira Bhakti mengatakan, untuk kasus AKN percayakan kepada Kejari.

 

“Kami sedang koordinasi dengan pihak terkait dan sengaja kami tidak sampaikan ke media. Mengenai rekaman sudah disampaikan sedangkan perkara yang lainnya kami akan sampaikan dengan pimpinan”, terangnya.

 

Tidak ada yang ditutup-tutupi dalam persidangan, kami tidak bisa menjawab secara keseluruhan, tapi kasus OTT kami telah memproses secara hukum yakni melalui sidang, Jumat (28/7) telah melaksanakan sidang duplik dan hari ini, Senin (30/7) akan dilaksanakan sidang reflik, itu semua sudah berjalan semestinya, tutupnya.

 

Mengingatkan kembali, dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Bahwa terdakwa Ardiansyah, ST bin Hafni sebagai Pengawai Negeri Sipil dengan jabatan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor : 224/KPTS/VII/MRU/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang susunan perangkat Sekretariat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Muratara dan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/025/SPT/POKJA I/ULP/2017 tanggal 05 Juli 2017 dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Kab. Musi Rawas Utara selaku Ketua Kelompok Kerja I (Pokja I) dalam pelaksanaan proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan perluasan jaringan pipa distribusi dan SR SPAM Kec. Rawas Ulu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Musi Rawas Utara, dalam kurun waktu bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Nopember 2017 atau setidak-tidaknya diwaktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Musi Rawas Utara dan di Rumah Makan Pagi Sore Lubuk linggau Jl. A. Yani No. 1 Lubuk Linggau atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini), telah menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibanya, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

 

Berawal pada bulan Mei tahun 2016 Franco Nero Sisce Delgado, SH Bin Tamsil, Eman Budi Santosa bin Masrip, Tabrani dan Erwin Syarif yang menjabat Kepala Bappeda Kab. Muratara mengadakan pertemuan dengan H.M.Syarif Hidayat yang menjabat sebagai Bupati Kab. Muratara bertempat di kediaman Bupati Kab. Muratara, dalam pertemuan itu selain dibicarakan tentang pembangunan Kab. Musi Rawas Utara, H.M. Syarif Hidayat sempat menyuruh Erwin Syarif untuk memberikan pekerjaan kepada mereka yang hadir ditempat itu.

 

Bahwa setelah pertemuan itu, sekitar bulan Januari 2017 Franco Nero Sisce Delgado, SH menemui Erwin Syarif untuk menanyakan apakah ada paket pekerjaan untuknya yang disarankan agar ia menemui terdakwa. Atas saran Erwin Syarif, disuruhnya menemui terdakwa dan dalam pertemuan Franco Nero Sisce Delgado, SH dengan terdakwa dijanjikan akan diberikan pekerjaan pengadaan dan pemasangan perluasan jaringan pipa distribusi dan SR SPAM Kec. Rawas Ulu Tahun 2017 dengan kesepakatan pemberian fee atau komisi uang 15 % dari nilai Kontrak termasuk menyiapkan 1 % untuk Pokja apabila paket pekerjaan itu nantinya akan dikerjakan oleh CV. Bagata Perkasa yang dimiliki oleh orang tua dari Franco Nero Sisce Delgado, SH.

 

Bahwa selanjutnya atas dasar Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor : 224/KPTS/VII/MRU/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang susunan perangkat Sekretariat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Muratara diantaranya menunjuk terdakwa selaku Sekretaris ULP Kab. Muratara, lalu diterbitkan lagi Surat Perintah Tugas Nomor : 090/025/SPT/POKJA I/ULP/2017 tanggal 05 Juli 2017 dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Kab. Musi Rawas Utara memerintahkan terdakwa selaku Ketua Pokja I, Boby Ertanto selaku Sekretaris Pokja I dan Heru Purnama selaku anggota Pokja I untuk melaksanakan proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan perluasan jaringan pipa distribusi dan SR SPAM Kec. Rawas Ulu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Musi Rawas Utara sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dari proses pelelangannya CV. Bagata Perkasa ditetapkan sebagai pemenang sebagaimana dituangkan Pokja I ULP yang diketuai terdakwa dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 04/KK1/PK/010.DPUTR.CK/2017 tertanggal 21 Juli 2017. Setelah CV. Bagata Perkasa dinyatakan pemenang pelelangan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengadakan perjanjian pekerjaannya dengan CV. Bagata Perkasa yang ditantangani antara PPK dengan Tamsil orang tua dari Franco Nero Sisce Delgado, SH selaku Direktur CV. Bagata Perkasa.

 

Bahwa setelah terdakwa berhasil mengupayakan CV. Bagata Perkasa sebagai pemenang lelang, sekitar bulan Agustus 2017 terdakwa kemudian menghubungi Franco Nero Sisce Delgado, SH menanyakan jatah uang fee yang sudah mereka sepakati sebelumnya, selanjutnya oleh Franco Nero Sisce Delgado, SH diberikan uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa bertempat di ruang kerja terdakwa di Dinas PU BM Kab. Musi Rawas Utara.

 

Bahwa setelah penyerahkan uang tersebut, pada tanggal 7 Nopember 2017 terdakwa kembali menghubungi Franco Nero Sisce Delgado, SH meminta lagi sejumlah uang, namun pemintaan terdakwa tersebut baru dapat direalisasikan Franco Nero Sisce Delgado, SH pada tanggal 14 Nopember 2017 yang diterima terdakwa bertempat di Rumah Makan Pagi Sore Lubuk linggau Jl. A. Yani No. 1 Lubuk Linggau berupa uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan paper bag warna hitam, namun pada saat terdakwa sudah menerima uang tersebut terdakwa ditangkap oleh anggota Polda Sumsel untuk diproses lebih lanjut termasuk Franco Nero Sisce Delgado, SH selaku pemberi uang kemudian ditetapkan pula sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan Nomor : SK/05/III/2018/Tipid/Ditreskrimsus tanggal 12 Maret 2018.

 

Bahwa kedudukan terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil terkait penerimaan uang dari Franco Nero Sisce Delgado, SH sewaktu menjalankan jabatannya selaku Pokja I terkait pelelangan pekerjaan pengadaan dan pemasangan perluasan jaringan pipa distribusi dan SR SPAM Kec. Rawas Ulu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Musi Rawas Utara tersebut bertentangan dengan Pasal 4 angka 8 PP Nomor 53 tahun 2010 yang menyebutkan “ Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaanya “.

 

Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Naimullah membacakan tuntutannya (19/7), menuntut terdakwa Ardiansyah menggunakan Pasal 11 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ardiansyah, ST bin Hafni dengan penjara pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar 50 juta.

 

Kemudian pada sidang berikutnya Pembacaan nota pembelaan (Pledoi) untuk terdakwa Ardiansyah di Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan Jumat (27/7/2018), mengungkapkan adanya fakta baru bukti rekaman dugaan rekayasa OTT tersebut.

 

Bukti rekaman diserahkan penasehat hukum terdakwa, Ilham Fatahila kepada Hakim Ketua, Paluto Hutagalung yang diduga berisikan percakapan dugaan inisiator rekayasa kasus OTT tersebut sudah diajukan kepada hakim untuk diputarkan agar demi hukum menjadi sebuah kepastian hukum. (Camiel)

Bagikan :
Kategori: Uncategorized
author
Media independent yang menyajikan berita-berita terkini melalui media online yang sesuai fakta dan berintegritas. Berita - berita unggulan untuk menjadi konsumsi masyarakat Indonesia .
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "FPM Desak APH Ungkap Tiga Kasus Muratara"