Febri; Temuan BPK Untuk BPKAD Mura Teguran Atau Modus Korupsi

Spread the love

Musi Rawas – Kepala Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi, pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Musirawas, Destriawan Tabrani menyatakan Senin (8/7) “temuan BPK di BPKAD Mura hanya teguran biasa”. Jumat (12/7).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit nya menyimpulkan Pencaiaran SP2D di BPKD Mura tanpa didukung bukti Pertangunggjawaban yang lengakap.

Destriawan Tabrani mengemukakan alasan menyebutkan “temuan BPK itu hanya teguran” kemungkinan saat pemeriksaan BPK pada dokumen Pertangunggjawaban yang disampaikan Organisasi Perangkat Daerah ke BPK, “berkasnya terselip”, terang Destriawan.

“berkas Checklist itu ada, mungkin terselip saat dilakukan pemeriksaan,” katanya mengelak.

Kembali Destriawan membeberkan bahwa setiap permintaan pencairan dana, berkas nya harus lengkap. Baik itu SPP, SPM dan SP2D nya. Jika persyaratan atau berkas tidak lengkap, dana yang diminta tidak bisa dicairkan”, bebernya.

Sambungnya, BPKAD sudah menjawab temuan BPK secara tertulis, sedangkan untuk Dokumen yang tidak lengkap itu sudah dipenuhi.

Sementara Febri RB, mengingatkan statemen yang di lontarkan Kabid Perbendaharaan dan Verifikasi, Destriawan mungkin saja benar. Namun menurut Febri RB “BPK adalah lembaga negara yang terpercaya untuk melakukan audit”.

“Temuan BPK itu sah, teguran BPK itu bertujuan peringatan bagi BKAD Mura dalam mengelola keuangan negara agar tidak menabrak aturan undang-undang”, cakap Febri.

Febri mengingatkan, jika dalam audit BPK itu ada temuan kerugian maka wajib dikebalikan paling lambat 60 hari sejak laporan pemeriksaan BPK diterima oleh pejabat.

“Namun perlu untuk berhati-hati, Undang-undang Tipikor menyatakan, “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana”, sebutnya.

Lanjut Febri RB, bedasarkan data dokumen realisasi belanja daerah TA 2018 pada BKAD, BPK menemukan ada Dokumen Pertangunggjawaban pencairan SP2D tanpa didukung dengan bukti yang lengkap di kegiatan belanja modal Insfratuktur tiga OPD.

BPK menyebutkan pencairan SP2D tidak sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Musirawas, Nomor :12 Tahun 2002. Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengakibatkan realisasi pekerjaan tidak sesuai dengan realisasi pembayaran.

‘Selain Kepala BPKAD Musirawas tidak cermat dan tidak mepedomani Perbup, bisa jadi dan patut diduga dalam pencairan SP2D di tiga OPD terdapat tindak pidana pemalsuan dokumen dan pemalsuan tandatangan. Karena saat ini banyak modus korupsi yang sering dilakukan dan berlindung pada kesalahan administrasi”, tandas Febri. (TIM)

Bagikan :
Kategori: Kabar Daerah, Musi Rawas
author
Media independent yang menyajikan berita-berita terkini melalui media online yang sesuai fakta dan berintegritas. Berita - berita unggulan untuk menjadi konsumsi masyarakat Indonesia .
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Febri; Temuan BPK Untuk BPKAD Mura Teguran Atau Modus Korupsi"