Diduga Pin Emas DPRD Muratara Modus Gratifikasi dan Pemborosan Anggaran

Spread the love

Muratara – Polemik pembelian pin emas di berbagai daerah tidak berlaku untuk Kabupaten Musi Rawas Utara. Dengan dalih Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017, pengadaan pembelian Pin Emas untuk 25 anggota DPRD Muratara tetap dilaksanakan.

Pada tahun 2019, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten musi Rawas Utara(Muratara) menganggarkan belanja pakaian dinas anggota DPRD beserta atribut berupa Pin Emas sebesar 500 juta lebih.

Kepala Sub Bagian (Kasubag) Perundang–Undangan Sekretariat DPRD Muratara, mengungkapkan dan membenarkan setiap anggota DPRD terpilih periode 2019-2024 mendapatkan Pin Emas seberat 5 gram sampai 1 Suku. “Secara undang–undang atau PP 18 hal itu sudah diatur,” ungkap nya.

Hal senada juga dibenarkan oleh Sekretaris DPRD Muratara, Saidi, bahwa pengadaan/pembelian pin emas untuk 25 anggota DPRD Muratara mengacu pada peraturan bupati (Perbup) tahun 2019.

Sementara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait prihal pembelian pin emas di berbagai daerah menyarankan agar setiap daerah tidak membeli Pin Emas bagi anggota DPRD yang baru. Kalaupun terpaksa tidak boleh lebih dari Rp 1 juta.

Menanggapi pembelian Pin Emas untuk 25 anggota DPRD Muratara, menurut Febri RB, terkesan seperti dipaksakan karena sudah terlanjur di anggarkan.

“Boleh saja ada pembelian pin asal sesuai dengan kemampuan APBD karena tidak ada aturan hukum khusus terkait pengadaan pin tersebut”, kata nya.

Namun bila APBD terbebani, pengadaan pin emas tetap dipaksakan. “Ini namanya menghambur-hambur kan atau melakukan pemborosan anggaran”. Seharusnya saran BPK itu mesti dipertimbangkan oleh Pemda Muratara maupun Sekwan

“Alasan sudah diatur didalam UU dan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017, itu tidak lah tepat sebab pembelian Pin emas tidak pernah diatur baik di dalam Permendagri maupun PP. “Coba baca dan belajar lagi biar faham”, sindir Febri.

Jika pengadaan/pembelian Pin Emas itu sebagai cindera mata atau hadiah untuk anggota DPRD Muratara yang baru, dengan nilai lebih dari 1 juta itu namanya gratifikasi. Bisa kena UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerimaan gratifikasi mendapat ancaman penjara 4-20 tahun dan denda Rp 200 juta sampai Rp 1 miliar,’ imbau nya.

Pembelian barang di atas 1 Juta, itu menjadi aset daerah. Aset daerah itu harus terdaptar dan ada kode inventaris daerah. Yang menjadi pertanyaan atas pertimbangan apa Perbup dibuat sehingga pembelian Pin Emas mengacu pada Perbup. “Patut di duga ini adalah modus gratifikasi dan pemborosan anggaran”, tukas Febri. (TIM)

Bagikan :
Kategori: Kabar Daerah
author
Media independent yang menyajikan berita-berita terkini melalui media online yang sesuai fakta dan berintegritas. Berita - berita unggulan untuk menjadi konsumsi masyarakat Indonesia .
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Diduga Pin Emas DPRD Muratara Modus Gratifikasi dan Pemborosan Anggaran"