Diduga BLUD RS Sobirin Jadi Modus Gerogoti Kas Daerah

0 42
Spread the love

Suararakyatdaerah – Musi Rawas

Temuan BPK yang menyebutkan realissi pembayaran honorarium pegawai Non PNS di RSUD Sobirin, memboroskan keuangan daerah hingga kini belum ada tanggapan dari tiga pejabat penting di RSUD Dr Sobirin Kabupaten Musi Rawas. Kamis (11/4).

Ketiga pejabat RSUD Dr Sobirin tersebut yakni Direktur RSUD Sobirin dr. H Raden Muhammad Nawawi, Sekretaris (Hesti) dan Kabag Keuangan (Eva) sedang tidak berada ditempat atau dinas luar (DL). Ketidak beradaan ke 3 pejabat ini di disampaikan oleh Tenty selaku Bendahara BLUD RSUD dr Sobirin.

Menurut Tenty, terkait temuan BPK yang ditanyakn awak media, dirinya tidak pernah mendengar adanya temuan pemborosan sebesar 219 Juta tersebut.

“Saya Bendahara BLUD yang baru. Sebelum nya ibu Nova dan sudah pindah tugas (tidak berada di RS Sobirin). Untuk lebih jelas nya soal temuan silahkan tanya dengan atasan saya,” kata Tenty.

Lanjut Tenty, dirinya tidak etis untuk menjawab soal temuan BPK, karena masih punya atasan yang lebih tepat untuk menjawabnya.

“Saya belum mendengar dan tidak bisa memberi keterangan, “takut salah”. Senin depan datang lagi kesini, nanti akan disampaikan kepada atasan, sebab mereka ada sosialisasi di Palembang,” ujarnya.

Kembali ditanyakan awak media kepada Tenty tentang jumlah tenaga Non PNS dan besaran honorarium yang diterima tenaga Non PNS yang honornya dibayar melalui BLUD, Tenty enggan menjawab dan selalu berkilah bahwa hanya atasan yang dapat menjelaskannya.

Latar belakang diadakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah untuk peningkatan pelayanan dan efisiensi anggaran sesuai Permendagri. Dengan Pola Pengelolaan Keuangan yang fleksibilitas, yaitu keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sangat disayangkan, dengan tertutup nya informasi yang didapat dari BLUD dr Sobirin membuat masyarakat bertanya-tanya tentang transfaransi anggaran yang dikelola oleh pihak RSUD dr Sobirin.

Data tahun 2014-2016 BLUD RS dr Sobirin pernah berurusan dengan pihak Kejaksaan Negeri Lubuklinggau terkait Pembagian Imbalan Jasa dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Sobirin.

Di tahun 2017 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kembali adanya pemborosan keuangan daerah dalam pembayaran tambahan penghasilan bagi non pns sebesar Rp. 219.650..000,00. Dengan adanya temuan BPK ini, diduga pengelolaan BLUD Sobirin ini menjadi ajang bancakan dan modus pejabat RS Sobirin untuk menggerogoti kas daerah Kabupaten Musi Rawas. (AC)

Bagikan :
Kategori: Uncategorized
author
Media independent yang menyajikan berita-berita terkini melalui media online yang sesuai fakta dan berintegritas. Berita - berita unggulan untuk menjadi konsumsi masyarakat Indonesia .
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Diduga BLUD RS Sobirin Jadi Modus Gerogoti Kas Daerah"