Demo DPD JPKP Dan Masyarakat Air Balui Klaim Lahan PT PPA

0 123
Spread the love

Musi Banyu Asin – Didampingi DPD – JPKP Kabupaten Musi Rawas, warga Air Balui akan mengadakan aksi demo di kantor PT. PPA di Pramulih1 Kabupaten Musi Banyu Asin (Sekayu)-Sumsel dan akan lakukan pengklaiman seluruh lahan di wilayah desa Air Balui. Aksi demo oleh JPKP dan masyarakat guna menuntut ganti rugi lahan yang layak dan adil arena PT. PPA di anggap tidak menciptakan ke untungan bagi masyarakat desa air balui, Selasa (18/6).

Aksi demo masyarakat Air Balui terkait janji – janji maneger Estate PT Pratama Palm Abadi (PPA) diatas materai yang hingga kini belum terealisasi sehingga menimbulkan gejolak ditengah – tengah masyarakat. Sepertinya pemerintah Kabupaten Banyu Asin belum siap tetapi memaksakan PT PPA beroperasi di wilayah Muba.

Pola pengembangan perkebunan rakyat di wilayah lahan bukaan baru dengan perkebunan besar sebagai inti yang membangun dan membimbing perkebunan rakyat disekitarnya sebagai plasma selalu menimbulkan polemik berkepanjangan di masyarakat bawah.

Ketua DPD JPKP, Sancik bersama masyarakat telah melaporkan aksi demo nya ke Polres Musi Banyu Asin. Demo sekitar 200 orang lebih ini akan dilaksanakan didepan Kantor PT PPA Rabu 26 Juni 2019 dengan tuntutan ganti rugi lahan.

Sementara terkait keberadaan lahan PT PPA yang ada di dua daerah, sebagian ada di Kab Muba dan Kab Musi Rawas DPD-JPKP Kab. Musi Rawas mempertanyakan legalitas PT. PPA yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit.

“Hasil investigasi JPKP pada BPN Kab. Mura, Dinas Perizinan dan Dinas Perkebunan bahwa untuk laporan monev reguler per tri wulan tak kunjung di sampaikan pada Pemkab Mura”, ujar Sancik.

Untuk keberadaan lahan PT PPA di Kab Musi Rawas DPD JPKP meminta Pemkab Mura untuk mengingat masyarakat atau kelompok koperasi mempelajari betul-betul perjanjian kerjasama plasma yang ditawarkan pihak perusahaan. Jangan sampai masyarakat menjadi korban perjanjian yang sengaja dibuat berat sebelah sehingga lebih banyak menguntungkan perusahaan dan bisa menimbulkan masalah bagi masyarakat di kemudian hari.

“Kami mengkhawatirkan potensi konflik sosial akibat kebun plasma sawit yang belum dibangun di Prabumulih 1 Kecamatan Muara Lakitan. Kita khawatir malah akan memicu masalah sosial, sebab masyarakat sekitar dijanjikan untuk dibangunkan kebun plasma namun hingga sekarang belum terwujud”, ujarnya mengingatkan Pemkab Mura.

Lanjut Sancik, mengapa kebun-kebun plasma sawit sebagai kewajiban inti tidak segera dibangun. Padahal pembangunan kebun plasma adalah kewajiban yang sudah diatur dalam undang-undang perkebunan,” tandas Sancik. (TIM)

Bagikan :
Kategori: Kabar Daerah
author
Media independent yang menyajikan berita-berita terkini melalui media online yang sesuai fakta dan berintegritas. Berita - berita unggulan untuk menjadi konsumsi masyarakat Indonesia .
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Demo DPD JPKP Dan Masyarakat Air Balui Klaim Lahan PT PPA"