Bupati Belum Terima Laporan, Tanya Dinas Pendidikan

0 31
Spread the love

Musi Rawas Utara – Srd.net

Belanja hibah barang yang dialokasi Dinas Pendidikan Kabupaten Muratara pada TA 2017 menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan BPK tidak hanya pada Dinas Pendidikan saja, OPD yang lainnya juga banyak menjadi temuan. Sabtu (11/5).

Bupati Musi Rawas Utara tidak menyangkal adanya temuan di Dinas Pendidikan Muratara. Melalui pesan singkat nya Bupati Syarif Hidayat mengakui bahwa belum menerima laporan terkait hal ini.

“Langsung tanya Kepada Kepala Diknas saja, Saya belum dapat laporan nya.” Jawab Bupati singkat.

Sementara, untuk mendapat keterangan lebih jauh terkait LHP BPK kepada Kepala Dinas Pendidikan Sukamto dan Kabid PAUD, Yuli Andriyani belum dapat dimintai keterangannya.

Diketahui, beberapa item belanja hibah barang di Dinas Pendidikan Muratara TA 2017 menurut LHP BPK hanya pada kegiatan pengadaan perlengkapan pojok baca yang dilengkapi dengan usulan kepada dinas selebihnya tidak ada.

Selain itu pada pemeriksaan dokumen pelaksanaan hibah, ditemukan seluruh dokumen pertangungjawaban tidak dilengkapi dengan keputusan kepala daerah tetang daftar penetapan penerima hibah, Naskah Perjajian Hibah Daerah (NPHD) dan fakta Integritas bahwa bantuan hibah akan digunakan sebagaimana yang tercantum dalam NPHD.

BPK juga menyebutkan belanja hibah barang yang diserahkan kepada pihak ketiga tidak mengacu pada ketentuan yang berlaku. Adanya temuan ini mengakibatkan pemberian hibah belum memenuhi prinsip akutabel dan berpotensi digunakan tidak sesuai dengan tujuan.

Diketahui, TA 2017 Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muratara mengalokasikan anggaran belanja hibah barang kepada pihak ketiga Rp. 766 juta dengan realisasi Rp. 676 juta. Belanja ini meliputi pengadaan alat permainan edukatif, pengadaan perlengkapan pojok baca, pengadaan meja, kursi dan pengadaan sarana kursus.

Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga ini meliputi bantuan barang kepada sekolah TK, PAUD, lembaga kursus dan pelatihan. Temuan BPK untuk pihak ketiga ini di dalam laporan pertanggungjawaban hanya berupa berita acara serah terima barang saja.

Terkait LHP BPK, dikatakan Ketua LSM FP3, Hafiez Noeh bahwa BPK merupakan lembaga audit yang paling dipercaya pemerintah saat ini. BPK itu mandatory, melakukan pemeriksaan keuangan negara kepada seluruh entitas yang menggunakan uang negara.

Proses mandatory ada tiga hal, audit laporan keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu. Tujuan dari pemeriksaan BPK adalah mendorong pemerintah tertib, administratif. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), ada empat hal, terang Hafiez Noeh.

Pertama, LHP menunjukan adanya kesalahan administratif, maka BPK akan memberikan rekomendasi perbaikan. Kedua, kesalahan karena pemborosan dikatakan buat program atau buat kegiatan yang efisien atau tidak boros. Ketiga, kelebihan atau kemahalan maka dikatakan kembalikan uang itu. Keempat, fiktif atau mark up segera ditindaklanjuti ke aparat penegak hukum.

“Undang-Undang BPK dan perbendaharaan, audit BPK adalah bagian dari penyelidikan. Kalau BPK salah laporkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau ke Majelis Kehormatan Kode Etik BPK jika auditor nya tidak benar,” saran Hafiez.

Yang menjadi pertanyaan bersama adalah pengawasan interen daerah yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Muratara. Untuk tahun 2018 global anggaran di Inspektorat lebih kurang 9 Milyar, ungkap Hafiez.

“Kita mempertanyakan kinerja Inspektorat Muratara dalam melakukan pengawasan internalnya. Masyarakat sudah memberikan kepercayaan kepada Pemda untuk mengelolah anggaran. Untuk apa Inspektorat memiliki berbagai program terkait sarana, prasarana dan pengawasan yang menelan anggaran 1,6 Milyar jika tidak ada kinerjanya. Seperti kita ketahui setiap tahunnya BPK selalu menemukan kesalahan, terkadang kesalahan itu berulang-ulang pada temuan yang sama. “Seolah-olah ini sudah menjadi modus bagi OPD berbuat curang atau melakukan penyimpangan,” kritik Hafiez. (TIM)

Bagikan :
Kategori: Kabar DaerahTag:
author
Media independent yang menyajikan berita-berita terkini melalui media online yang sesuai fakta dan berintegritas. Berita - berita unggulan untuk menjadi konsumsi masyarakat Indonesia .
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Bupati Belum Terima Laporan, Tanya Dinas Pendidikan"