Aset Mura di Lubuklinggau Diduga Bermasalah Berpindah Tangan Hingga Disewakan

Spread the love

 

Lubuklinggau – SRD.net

Diduga Asset Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di Kota Lubuklinggau yang belum diserahkan ke Pemkot Lubuklinggau sudah banyak berpindah tangan, disewakan, berubah fungsi dan tidak terawat.H al ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2018 nomor :24.A./LHP/XVIII.PLG/05/2018. Minggu (31/3).

 

Dalam LHP disebutkan ada sejumlah asset yang dijual, dikuasai Perusahaan Swasta, Dikuasai pihak lain, tidak terawat , tidak ada dokumen sertifikat serta beberapa lokasi asset yang tidak sesuai dengan dokumen yang ada. Asset tetap Pemkab Musi Rawas disebut tidak tertib dan tidak karuan bahkan ada yang disewakan maupun ditempatin oleh mantan pejabat yang sudah pensiun.

 

Hasil audit BPK RI terhadap asset Mura yang tidak tercatat dalam LBMD yaitu, bangunan permanen komplek RSUD telah berubah menjadi apotik dan masih beroperasi. Selanjutnya bangunan semi permanen di Jalan Puyuh nomor 20 A dalam kondisi kurang terawat dan tidak ada penghuni, kemudian nomor 20 B atas nama Nakhrowi disewakan ke Agustina dengan kondisi kurang terawat, kemudian nomor 20 C nama penghuni kosong dan kondisinya tidak terawat.

 

Selanjutya, Bangunan Permanen kompleks kantor Dinas PU Kabupaten Musi Rawas di Jalan Pembangunan Taba Pingin kondisi terawat dan ditempati oleh mantan Kepala Dinas PU Bina Marga atas nama Firdaus. Bangunan permanen unit Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan beralamat di Taba Pingin ditempati oleh saudara Firdaus anak dari Suryati.

 

Kemudian bangunan lainnya ditempati oleh Ratih anak Retno (saat pemeriksaan tidak ada penghuninya),begitu juga dengan bangunan ketiga saat dicek juga tidak ada penghuninya. Bangunan permanen Rumah Dinas Diknas Mura di jalan Pemiri saat ini sudah berubah menjadi warung dan fotocopy sedangkan bangunan semi permanen Rumah Dinas Diknas Mura yang di jalan Garuda saat ini sudah menjadi kantor Perpustaan dan Arsip Kota Lubuklinggau. Bangunan permanen Dinas Pertambangan dan Energi di Jalan Majapahit RT 11 Taba Pingin luas bangunan 200, dan luas tanah 982 Meter persegi disewakan ke PT Surya Mustika Lampung (PT SML) oleh Dayat.

 

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2018 nomor :24.A./LHP/XVIII.PLG/05/2018 disebutkan bahwa Penatausahaan BMD (Barang Milik Daerah) masih kurang tertib. Pengelolaan BMD merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD.

 

Pemeriksaan secara uji petik atas penatausahaan BMD untuk menguji kesesuaian pencatatan serta keberadaan aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, diketahui permasalahan sebagai berikut.

 

Pertama, Tanah Bangunan Terminal Darat – Durian Remuk Muara Beliti – Dinas Perhubungan
Tanah bangunan terminal darat tercatat dalam KIB A pada Dinas Perhubungan dengan seluas 13.000 m2, peruntukkan penggunaan untuk Terminal Peti Kemas dan di Desa Durian Remuk Kec. Muara Beliti, seluas 31.200 m2, peruntukan Terminal Peti Kemas.Pemeriksaan fisik Tim Pemeriksa BPK bersama Bidang Aset Daerah BPKAD dan Dinas Perhubungan mengungkapkan bahwa tanah yang diperuntukkan menjadi terminal peti kemas ini memiliki luas 202.000 m2 (20,2 ha) sesuai dengan tanda kepemilikan tanah yang terpasang. Berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan yang telah diproses pengukuran BPN Musi Rawas diketahui total luas tanah untuk terminal peti kemas ini adalah 144.200 m2, sehingga terdapat perbedaan data yang tercatat dalam KIB. Selain itu, diketahui dalam areal tanah tersebut terdapat area yang ditanami tanaman sawit oleh PT AKL seluas lebih kurang 5 ha.

 

Kedua, Tanah Bangunan Terminal Darat – Simpang Periuk Lubuklinggau . Pemeriksaan fisik Tim Pemeriksa BPK bersama Bidang Aset Daerah BPKAD dan Dinas Perhubungan mengungkapkan bahwa kondisi aset berupa lahan dan bangunan terminal tidak terawat dan bangunan dalam kondisi rusak berat. Luas tanah yang tercatat dalam KIB sesuai dengan luas tanah sertifikat hak pakai Nomor 04 Tahun 2002 seluas 55.559 m2. Namun, terdapat sebagian tanahnya telah dikuasai oleh pihak lain.

Ketiga, Tanah Kosong yang Tidak Diusahakan – Jalan Baru Taba Jemekeh – Bagian Umum Sekretariat Daerah
Tanah kosong yang tidak diusahakan tercatat dalam KIB A Bagian Umum Sekretariat Daerah dengan kode barang 1.1.11.5.1.004, tanggal perolehan 31 Desember 1970, dengan alamat Jalan Baru Taba Jemekeh, seluas 50.000 m2, peruntukkan penggunaan berupa tanah kosong dengan harga perolehan sebesar Rp500.000.000,00. Pemeriksaan fisik Tim Pemeriksa BPK bersama Bidang Aset Daerah BPKAD dan Bagian Umum Sekretariat Daerah mengungkapkan bahwa lokasi tanah berbeda dari yang tercatat di KIB A. Lokasi yang ditunjukkan pada saat pemeriksaan fisik berada di Kompleks Perkantoran Pemda Musi Rawas Jalan Taba Pingin dengan luas kurang dari 50.000 m2, hanya sekitar 2.000 m2. Pada lokasi tanah yang ditunjukkan oleh Bagian Umum Sekretariat tersebut, sebagian tanah tersebut terdapat bangunan yang digunakan untuk Kantor Basarnas.

 

Keempat, Tanah Kosong yang Tidak Diusahakan – Sebelah Terminal Simpang Periuk – Bagian Umum Sekretariat Daerah
Tanah kosong yang tidak diusahakan tercatat dalam KIB A Bagian Umum Sekretariat Daerah dengan kode barang 1.1.11.5.1.001, tanggal perolehan 31 Desember 1970, dengan alamat sebelah Terminal Simpang Periuk, seluas 8.000 m2, peruntukkan penggunaan berupa tanah kosong dengan harga perolehan sebesar Rp800.000.000,00.

 

Pemeriksaan fisik Tim Pemeriksa BPK bersama Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah mengungkapkan bahwa tanah seluas 8.625 m2 dan lokasi aset berada di Desa Pedang Kecamatan Muara Beliti berbeda dengan alamat yang terdapat di sebelah Terminal Simpang Periuk dan luas lahannya.

 

Kelima, Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III – Jalan Kenanga II Taba Pingin seluas 800 M2 , bangunan tersebut disewakan. Atas hal tersebut Pengguna Barang Sekretariat Daerah menyatakan bahwa dokumen pendukung masih dalam proses penelusuran.

 

Keenam, Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama – Jalan Garuda. Pemeriksaan fisik Tim Pemeriksa BPK bersama Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah diketahui bahwa diatas tanah seluas 264 m2 ini terdapat bangunan yang tidak terawat, tidak digunakan dan tidak berpenghuni. Atas aset ini pihak Sekretariat Daerah tidak memiliki dokumennya.

Ketujuh, Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III – Jalan Depati Said No. 46, 47, 48, 49, 50,51, 52 , masing-masing tanah seluas 400 m2.

 

Pemeriksaan dokumen dan fisik yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa BPK bersama Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah mengungkapkan bahwa di atas tanah tersebut terdapat bangunan yang juga tercatat di dalam KIB C Bagian Umum Sekretariat Daerah. Tanah dan bangunan tersebut digunakan oleh pihak lain.

 

Dan Bidang Aset Daerah BPKAD maupun Sekretariat Daerah tidak mampu menjelaskan status pemanfaatan atas aset tersebut. Pengguna Barang menyatakan bahwa dokumen pendukung aset tersebut dalam proses penelusuran.

 

Pemeriksaan lebih lanjut atas aset tanah dan bangunan, mengungkapkan bahwa pada Tahun 2003 terdapat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 269/KPTS/X/2003 tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Musi Rawas dengan atas nama Bupati Musi Rawas. Keputusan tersebut menetapkan menjual rumah daerah golongan III beserta ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada para pegawai/pejabat daerah yang terdiri dari 89 unit rumah/bangunan beserta tanahnya.

 

Namun, pada tahun 2004 Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan Surat Nomor 012/1256/IX/2004 perihal penghapusan dan penjualan rumah daerah golongan III kepada Bupati Musi Rawas untuk meninjau kembali Keputusan Bupati Nomor 269/KPTS/X/2003. Ditindaklanjuti oleh Bupati Musi Rawas dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 572/KPTS/II/2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 269/KPTS/X/2003 tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

 

Keputusan ini mencabut Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 269/KPTS/X/2003 tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sehingga atas sebanyak 89 unit rumah/bangunan beserta tanahnya yang termasuk di dalam lampiran Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 269/KPTS/X/2003 seharusnya kembali sebagai aset milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan dicatat dalam Kartu Inventaris Barang sesuai dengan jenis asetnya. (AC)

Bagikan :
Kategori: Uncategorized
author
Media independent yang menyajikan berita-berita terkini melalui media online yang sesuai fakta dan berintegritas. Berita - berita unggulan untuk menjadi konsumsi masyarakat Indonesia .
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Aset Mura di Lubuklinggau Diduga Bermasalah Berpindah Tangan Hingga Disewakan"