“Asah Taring” Surat Perintah Penyidikan Oknum Pejabat Muratara

Spread the love

Musirawas Utara – Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tandatangan surat perintah penyelidikan (Sprindik)) terhadap dua oknum pejabat di Kabupaten Musirawas Utara. Surat perintah penyelidikan ditujukan kepada Indra selaku Kabid Bina Marga (Kabid BM) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

Perintah penyelidikan terkait jabatan Indra selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Penataan Kawasan Perkantoran Camat Karang Jaya. Selasa (18/02).

Senin (17/02), penyidik Kejaksaan Negeri Lubuklinggau juga meminta keterangan dari Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa Firdaus dan mantan Sekretaris Dinas PUPR Zulnafa.

Dalam keterangannya kepada awak media, Firdaus mengatakan dirinya diperiksa penyidik Pidsus terkait kegiatan Dinas PUPR yang tengah diselediki Kejaksaan Negeri Lubuklinggau.

“Saya dipanggil untuk diminta keterangan terkait distrubisi paket, itu saja, untuk teknis kembali ke Pokja 2,” terang Firdaus.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus), Muhammad Ikbal, membenarkan adanya pemeriksaan Kabag ULP dan Eks Sekretaris Dinas PUPR terkait kegiatan penataan kawasan perkatoran camat Karang Jaya.

Dari informasi yang dihimpun, kegiatan penataan kawasan perkantoran camat Karang Jaya menelan anggaran sebesar 500 juta melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diduga telah terjadi Mark Up.

Selain itu, informasi dihimpun dari sumber terpercaya juga menyebutkan kasus yang sedang diselidiki, itu terkait sewa alat berat satu unit (1) Exsavator yang diduga di.”Mark up”, alias ada kelebihan bayar begitu juga dengan Mobil Dam Truk dan tanah kerukan yang kemungkinan dijual oknum berkaitan”, ujar sumber. (TIM)

Bagikan :
Kategori: Kabar Daerah, Musi Rawas Utara
author
Media independent yang menyajikan berita-berita terkini melalui media online yang sesuai fakta dan berintegritas. Berita - berita unggulan untuk menjadi konsumsi masyarakat Indonesia .
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "“Asah Taring” Surat Perintah Penyidikan Oknum Pejabat Muratara"