APBD-P Mura Disetujui, Jika Bermasalah Dinas Bertanggungjawab

September 4, 2019
Spread the love

Musi Rawas – Polemik pengesahan APBD-P yang sempat memanas pada Sabtu (31/08) pukul 13 S/d jam 21.00 WIB membahas evaluasi APBD Perubahan yang belum menemukan kata putus, berlanjut ke rapat interen tertutup di ruang sidang DPRD Kabupaten Musi Rawas. Rabu (4/9).

Rapat interen dihadiri Ketua DPRD, Ketua dan anggota Banggar DPRD, Sekda, Sekwan, dan Kepala Dinas terkait, Bappeda, DPUBM, Dinas Pariwisata, DPPKAD dan Bagian Hukum Pemda Musi Rawas.

Ketua DPRD Mura, Yudi Pratama mengatakan rapat interen pembahasan APD-P hari ini sudah mencapai kesepakatan bersama. Namun, ada syarat yang kita tekankan yaitu jika ada kesalahan pihak Pemdah atau dinas yang harus bertanggungjawab.

“Inikan ada penambahan atau pergeseran anggaran diluar pembahasan. “Siapa yang ingin bertanggungjawab”, makanya saya belum ingin menandatangani nya.

Hasil rapat, pihak dinas sudah menyampaikan backup tertulis dan kesanggupan untuk bertanggungjawab, makanya kita setujui, ujar Yudi tersenyum.

Terkait pemberitaan yang beredar, “molornya pembahasan APBD-P” dikatan Yudi, dirinya sudah menanyakan statemen yang di ungkapkan Kepala Bappeda tersebut.

“Bappeda tidak pernah mengeluarkan statemen seperti yang ada di dalam pemberitaan media”, sebut Yudi.

Sementara, usai rapat terlihat beberapa dinas keluar dari ruang rapat dengan raut wajah tersenyum. Menurut informasi yang didapat dari Kabag Hukum Pemkab Mura, Aan.. mengatakan, “sudah ada solusi”.

“Rapat sudah selesai, sudah disetujui dan sudah ada solusi”, sampainya.

Terkait nilai penambahan yang diajukan di beberapa dinas, kembali Ketua DPRD Yudi Pratama menyarankan untuk bertanya langsung ke Sekretariiat DPRD.

“Untuk jumlah nilai pemambahan, tanya langsung ke bagian Sekretariat”, sampainya.

Sayangnya, saat ingin ditemui diruangannya, menurut Satpol-PP Sekwan sedang sibuk dan belum dapat ditemui.

Taufik Gonda, selaku penggiat dan pemerhati anggaran dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mengatan, alotnya pembahasan APBD-P Kab Mura disebabkan kurangnya kordinasi.

Untuk mengajukan Anggaran APBD-P harus ada alasan konkret mengapa terjadinya perubahan. Secara persis yang mengetahui perubahan itu adalah pemerintah daerah termasuk DPRD terkait.

“Wajar saja jika Ketua DPRD Yudi Pratama tidak mau menandatangi jika ada anggaran di usulkan diluar pembahasan, tutup Taufik (Camiel)

Bagikan :