Anggaran Obat Dinkes Muratara 11 M, Laporan Tidak Wajar Hampir 8 M

Agustus 12, 2019
Spread the love

Musi Rawas Utara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas Utara (Muratara), dalam Neraca Per 31 Desember 2018. Melaporkan nilai Persediaan obat di Dinas Kesehatan Muratara sebesar Rp 11 milyar. Persediaan fisik stock obat–obatan di Dinas Kesehatan yang tersimpan pada gudang obat, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rupit dan Puskesmas senilai Rp.7,7 milyar tidak dapat diyakini kewajaranya, Senin (12/8).

Temuan 7,7 M yang tidak dapat diyakini kewajaranya ini bedasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera selatan.

Hasil temuan BPK kepada Pengurus barang, atau Petugas Obat (Apotik), diketahui Nilai saldo persedian pada Puskesmas Muara Kulam sebesar 1,8 M dan nilai saldo persediaan obat di RSUD Rupit dari 6,5 milyar tidak dapat diyakini kewajaranya.

LHP BPK terkait persoalan ini menyebutkan Kepala Dinas Kesehatan Muratara ditahun 2018, kurang melakukan pengendaliaan dan pengawasan, atas pengelolaan dan penatausahaan persedian dilingkungan kerjanya.

Dikatakan Kadinkes Muratara, Marlinda Sukri bahwa dirinya belum mengetahui adanya audit LHP BPK yang ditanyakan awak media.

“Untuk sementara belum dapat memberikan hak jawab atas temuan tersebut karena belum melihat LHP BPK,” sampainya.

Lanjut Marlinda, bahwa dirinya sudah turun kelapangan untuk mendapatkan informasi karena awak media sudah banyak yang mempertanyakan terkait temuan BPK kepada dirinya.

“Saat ini Saya sedang berada di luar daerah, “pulang nanti akan mencari tahu kebenaran temuan tersebut ke Badan Keuangan Daerah (BKD),” ujarnya.

Marlinda Menambahkan, untuk temuan BPK tahun 2018, itu masanya dr Mahendra. Tahun 2019 Mahendra diganti oleh Ilyas “kemungkinan Ilyas tahu adanya temuan BPK tersebut”. Sementara, Saya sendiri baru bertugas tiga (3) bulan di Dinkes Muratara jadi tidak tahu adanya LHP BPK, tutupnya.

Adanya LHP BPK yang menyebutkan “tidak dapat diyakini kewajaranya” menurut analisa Febri RB selaku aktivis MLM mengatakan, temuan BPK tersebut menunjukkan lemahnya sistem akuntansi dan pelaporan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.

“Ini tanggungjawab Kepala Daerah akibat lemah nya Sistem Pengendalian Intern (SPI)”,katanya.

Sambung Febri, tidak dapat diyakini kewajarannya dapat diartikan bahwa adanya kecurangan yang dilakukan pejabat pelaksana dalam hal pelaporan untuk mengelabui petugas audit.

“ini bentuk kecurangan yang dapat menyebabkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah”, tuding Febri.

Kecurangan pelaporan dapat diartikan juga sebagai suatu perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai atas kewajaran penyajian laporan yang disampaikan kepada pengaudit resmi dalam hal ini BPK.

“Modus korupsi itu banyak, pangkalnya adalah kelemahan administrasi pelaporan yang disampaikan”, cakap Febri. (AC)

Bagikan :