Ada Laporan, Kejari Periksa Dinas Pendidikan Muratara

0 56
Spread the love

Muratara – Srd.net

Didalam Undang-Undang BPK dan perbendaharaan, Audit BPK adalah bagian dari penyelidikan. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara menemukan dokumen pertanggungjawaban belanja barang dalam bentuk bantuan barang kepada sekolah TK, lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), lembaga kursus dan pelatihan tidak dilengkapi dengan keputusan kepala daerah/bupati.

Penetapan Daftar Penerima Hibah dan pakta integritas dari penerima hibah merupakan syarat agar hibah yang diterima atau diberikan akan digunakan sesuai dengan Naska Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Tidak adanya NHPD, berarti belanja barang di Dinas Pendidikan untuk diserahkan kepada masyarakat menurut audit BPK adalah ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan.

Atas beberapa pelaksanaan hibah tersebut, menurut BPK hanya
kegiatan pengadaan perlengkapan pojok baca yang dilengkapi dengan usulan dari calon penerima hibah kepada Kepala Dinas Pendidikan.
Selebihnya tidak memiliki NPHD hanya dilengkapi dengan berita
acara serah terima barang dari penerima.

Temuan ini mengakibatkan pemberian hibah belum memenuhi prinsip akutabel dan berpotensi digunakan tidak sesuai dengan tujuan. Temuan BPK ini juga menunjukkan lemahnya pengawasan intetnal yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara.

Temuan penyimpangan dalam bentuk ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dapat menyebabkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, inefisiensi, dan anggaran tak efektif semakin tinggi.

Sebagai lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, hasil dari temuan BPK ini dapat di serahkan ke aparat penegak hukum yakni KPK, Kepolisian, atau Kejaksaan untuk ditindak lanjuti.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau, melalui Kasi Pidsus M. Iqbal mengatakan ‘jika ada laporan masyarakat terkait LHP BPK dan ada indikasi kerugian negara akan kita tindaklanjuti,” katanya.

Diketahui Dinas Pendidikan TA 2017 menganggarkan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp. 766.500.000,00 dan direalisasikan sebesar 88,26% dari anggaran. Belanja Barang di Dinas Pendidikan Kabupaten Muratara untuk diserahkan kepada Masyarakat direalisasikan dalam bentuk bantuan barang kepada sekolah TK, lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD), lembaga kursus dan pelatihan. (TIM).

Bagikan :
Kategori: Uncategorized
author
Media independent yang menyajikan berita-berita terkini melalui media online yang sesuai fakta dan berintegritas. Berita - berita unggulan untuk menjadi konsumsi masyarakat Indonesia .
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Ada Laporan, Kejari Periksa Dinas Pendidikan Muratara"