“Ada Indikasi Suap dan Korupsi” BPKAD Mura Labrak Perbup

Juli 7, 2019
Spread the love

Musi Rawas – Pengendalian atas prosedur Pembayaran Belanja Modal Infrastruktur TA 2018, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) untuk tiga organisasi perangkat daerah (OPD) labrak Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 12 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Mura. Minggu (7/6).

Dokumen realisasi belanja modal infrastruktur di tiga OPD yakni Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM), Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya (PUCK), dan Dinas Kesehatan (Dinkes) abaikan pengendalian prosedur dan pencairan SP2D tanpa pertanggungjawaban yang lengkap.

Pasalnya Perbendaharaan BKAD Mura dalam hal ini kuasa bendahara umum darah (BUD) dan Bendahara Pengeluaran tidak cermat menerbitkan SP2D sebagai dasar pengakuan belanja laporan keuangan sehingga terdapat selisih harga senilai 924 juta lebih.

Selain pencairan SP2D tanpa didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap, terdapat pencairan belanja pekerjaan telah dicairkan 100 % sementara Surat Perjanjian Kerja (SPK) belum ditandatangani oleh PPK.

Menurut Andy Lala, banyaknya prosedur yang dilanggar oleh BKAD Mura adalah bentuk penyimpangan dan terindikasi kuat ada suap dan korupsi yang diduga merugikan keuangan daerah.

“Modus suap dan korupsi di Kabupaten Musi Rawas ini sangat kasar dan sepertinya sengaja dilakukan terang-terangan. “SPK belum ditandatangani PPK bisa cair 100 %”, sebut Andy.

Andy mengungkapkan ada banyak modus penyimpangan pengelolaan anggaran seperti spesifikasi barang diterima tidak sesuai kontrak, mark up, belanja tidak sesuai atau melebih ketentuan, rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan bahkan pengadaan proyek fiktif.

“Modus paling banyak yakni kekurangan volume, denda yang belum ditagih atau disetor ke kas daerah, pekerjaan tidak sesuai kontrak, pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan prosedur,” sebutnya. (AC)

Bagikan :